You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
 Perbaikan JPO Samsat Daan Mogot Masih Berjalan
photo Folmer - Beritajakarta.id

Dinas Bina Marga Perbaiki JPO Samsat di Jl Daan Mogot

Dinas Bina Marga (DBM) DKI Jakarta, masih melakukan perbaikan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Samsat, Jalan Daan Mogot, Jakarta Barat yang miring akibat ditabrak truk pengangkut tanah.

Tiang JPO yang miring telah dipasang penyangga atau balok baja agar kuat dan aman

Kepala Seksi Pemeliharaan Simpang dan Jalan Tak Sebidang Bidang Pemeliharaan DBM DKI Jakarta, Ahmad Sapi'i mengatakan, perbaikan masih dilakukan secara darurat dengan memasang balok baja penyangga pada bagian tiang JPO yang nyaris roboh.

"Tiang JPO yang miring telah dipasang penyangga atau balok baja agar kuat dan aman. Namun, perbaikan secara menyeluruh tidak bisa dikerjakan sesegera mungkin karena berada di ruang publik," ujar Ahmad, Selasa (4/9).

Tiang Penyangga JPO Samsat Miring Ditabrak Truk

Namun, diakui Ahmad, JPO Samsat Daan Mogot belum dapat dipergunakan karena plat besi alas jembatan masih renggang.

"Tim sudah melakukan analisa di lapangan dan mempersiapkan material yang dibutuhkan agar JPO bisa kembali berfungsi optimal," ungkapnya.

Ia menambahkan, perbaikan JPO Samsat Daan Mogot rampung dalam beberapa hari ke depan sehingga warga bisa menggunakan fasilitas publik tersebut aman dan nyaman.

"Estimasi pengerjaan sekitar lima hari. Mudah mudahan cuaca baik sehingga perbaikan di lapangan berjalan lancar," tandasnya.  

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Pemprov DKI Bakal Tindak Tegas Aksi Pelecehan Agama

    access_time11-08-2026 remove_red_eye12233 personDessy Suciati
  2. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1367 personAnita Karyati
  3. Transjakarta Siapkan Pengelolaan Transportasi Kepulauan Seribu Tahun Depan

    access_time12-08-2026 remove_red_eye1349 personFakhrizal Fakhri
  4. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye1306 personFakhrizal Fakhri
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye1012 personBudhi Firmansyah Surapati